Faktaborneo.com, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur terus menguatkan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satunya melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar di Grand Mercure Yogyakarta, Sabtu (13/5/2025).
Kegiatan ini diikuti pimpinan dan anggota DPRD Kaltim, dengan fokus memperdalam pemahaman tentang tata kelola pemerintahan yang baik serta optimalisasi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, membuka kegiatan secara resmi. Ia menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan berpihak pada rakyat.
“Kolaborasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif adalah kunci untuk mendorong pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Ekti.
Salah satu topik utama dalam Bimtek ini adalah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Dokumen tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah sekaligus sejalan dengan kebijakan nasional.
Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Kemendagri, Fernando H. Siagian, menyampaikan bahwa RPJMD harus disusun berbasis data dan selaras dengan perencanaan pembangunan jangka panjang.
“Sinkronisasi dengan RPJPD, RPJPN, dan RPJMN menjadi aspek penting agar kebijakan daerah tidak bertentangan dengan prioritas nasional,” paparnya.
Fernando juga mengingatkan pentingnya peran DPRD dalam mengawasi implementasi kebijakan pembangunan agar tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Pengawasan DPRD sangat dibutuhkan agar setiap program benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tambahnya.
Bimtek ini dihadiri pula oleh perwakilan Kemendagri, akademisi dari Universitas Respati Yogyakarta, serta jajaran struktural DPRD Kaltim. Seluruh pihak sepakat bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD menjadi fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan profesional.
Melalui kegiatan ini, DPRD Kaltim berharap dapat menjalankan fungsinya secara optimal, khususnya dalam penyusunan kebijakan strategis dan penguatan pengawasan anggaran. (ADV)
