Faktaborneo.com, SAMARINDA – Kondisi pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai amburadul menjadi alasan mendesak bagi DPRD Kaltim untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Aset. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry.
Dalam Rapat Paripurna ke-21, Sarkowi menyuarakan keprihatinannya atas masalah aset yang tak kunjung usai. Ia menyebut banyak aset peninggalan dari peralihan kewenangan kabupaten ke provinsi yang hingga kini statusnya masih menyisakan ketidakberesan.
“Kita sering menerima aspirasi terkait aset. Bahkan peninggalan dari perubahan kewenangan dari kabupaten ke provinsi tetap menyisakan ketidakberesan soal aset,” tegasnya.
Menurutnya, keprihatinan ini diperkuat oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang juga berulang kali memberikan catatan serupa dalam laporan audit tahunan. Kondisi inilah yang membuat pembentukan sebuah pansus khusus menjadi sangat urgen.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, membenarkan bahwa desakan untuk menata aset yang amburadul ini akan dijawab dengan pembentukan Pansus. Ia memastikan prosesnya sedang berjalan.
“Kita lagi berproses. Kita minta setiap fraksi mengirimkan anggotanya. Insya Allah dalam waktu dekat akan segera kita informasikan,” jawab Hasanuddin.
(ADV)
