Faktaborneo.com, SAMARINDA – Dugaan kasus pelecehan seksual dalam kegiatan Pramuka di Samarinda memicu keprihatinan dari DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi IV, Damayanti, menilai insiden ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan pembinaan terhadap aktivitas yang melibatkan anak-anak.
Kasus ini menyeret seorang pembina yang diduga melakukan pelecehan terhadap pendamping kegiatan. Padahal, Pramuka selama ini dikenal sebagai wadah pembentukan karakter, bukan tempat munculnya kekerasan seksual.
“Ini sangat mencoreng dunia pendidikan. Pramuka selama ini dikenal sebagai wadah pembentukan karakter, bukan tempat munculnya kasus seperti ini,” ujar Damayanti, Rabu (3/7/2025).
Ia menilai insiden tersebut seharusnya menjadi peringatan bagi semua pihak untuk lebih serius menjamin perlindungan anak dalam kegiatan pendidikan dan pembinaan. Damayanti menyebut organisasi seperti Pramuka seharusnya mencerminkan nilai moral, kepemimpinan, dan tanggung jawab.
“Organisasi seperti Pramuka seharusnya mencerminkan nilai-nilai tanggung jawab, kepemimpinan, dan moral. Jika ada pelanggaran etik di dalamnya, harus ditindak tegas,” tegasnya.
Menurutnya, perlindungan anak bukan hanya tugas lembaga tertentu, tetapi kewajiban bersama lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan organisasi. Ia juga mengapresiasi langkah cepat lembaga perlindungan perempuan dan anak dalam menangani kasus ini.
Namun, Damayanti mengingatkan pentingnya bukti kuat dalam proses hukum, serta pendampingan yang layak bagi korban. Ia menyebut pelecehan, bahkan dalam bentuk siulan atau komentar bernada seksual, tidak bisa dianggap remeh.
“Proses hukum tetap harus berjalan, tapi di sisi lain, ini juga harus menjadi refleksi bagi kita semua agar kejadian serupa tak terulang. Bahkan tindakan seperti komentar atau siulan bernada seksual pun tak bisa dianggap remeh,” imbuhnya.
Ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem perekrutan dan pembinaan di organisasi kepemudaan. Menurutnya, keamanan dan kenyamanan anak dalam ruang publik harus menjadi prioritas.
“Keamanan dan kenyamanan anak dalam setiap ruang kegiatan publik maupun pendidikan adalah prioritas. Kita semua wajib memastikan mereka terlindungi,” pungkasnya.
(ADV)
