Search
Close this search box.

Kamis, 19 September 2024

Kunjungan Kerja di Kaltim, Jokowi Tinjau Sodetan Akses Jalan ke Ibu Kota Negara Baru

Presiden Jokowi meninjau sodetan atau terusan buatan yang merupakan akses jalan menuju ibu kota negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur.(Biro Pers Sekretariat Presiden).

Klausa.co – Setelah memantau proses vaksinasi di SMP 22 Samarinda, rombongan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) akhirnya bertolak ke Balikpapan untuk meresmikan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) Seksi I dan V di Pintu Tol Manggar pada Selasa (24/8/2021).

Dalam tinjauan kali ini, Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Presiden dengan para menteri juga meninjau sodetan atau terusan buatan yang merupakan akses jalan menuju ibu kota negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur. Sodetan tersebut berlokasi di Jalan Tol Balikpapan-Samarinda KM 14.

Pada kesempatan itu, Jokowi menyampaikan bahwa dengan adanya tol tersebut, maka akan mendukung perekonomian masyarakat dan mempercepat pembangunan di Benua Etam.

Presiden Jokowi, Menhan Prabowo Subianto dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono berdiskusi di tengah peresmian Tol Balikpapan-Samarinda pada Selasa (24/8/2021). (Foto : Biro Pers Sekretariat Presiden)

“Kami melihat ini melihat lebih detail lagi karena untuk membangun ibu kota baru yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik,” ucap Presiden dikutip dari keterangan resmi, Selasa (24/8).

Baca juga  Rencana Pemindahan Pelabuhan Penumpang ke Palaran Terkendala Pembebasan Lahan

Ketiganya juga sempat berdiskusi mengenai rancangan lokasi pelabuhan dan bandara di ibu kota baru nantinya. “Tadi kami diskusi mengenai kira-kira di mana pelabuhan, di mana airport. Kalau kami melihat ke lapangan seperti ini akan lebih mudah. Itu saja,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa lokasi calon IKN merupakan lokasi yang strategis. Menurutnya, harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota sehingga bisa memisahkan pusat pemerintahan dari pusat ekonomi.

Presiden Jokowi, Menhan Prabowo Subianto dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono berdiskusi di tengah peresmian Tol Balikpapan-Samarinda pada Selasa (24/8/2021). (Foto : Biro Pers Sekretariat Presiden)

“Kita harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri,” ungkapnya.

Menhan menilai pemindahan ibu kota negara sudah disiapkan dengan matang melalui berbagai studi dan pertimbangan. Untuk itu, ia mendukung rencana tersebut untuk diteruskan.

Baca juga  Tinjau Beberapa Lokasi Pembangunan, Walikota Samarinda Fokus Penanggulangan Banjir

“Saya kira ini saya sangat mendukung, saya menyarankan kepada presiden bahwa kita harus teruskan Pak, begitu saran saya, dan Menteri PU juga sudah meyakinkan bahwa ini memang persiapannya sudah sangat matang,” jelasnya.

Presiden Jokowi, Menhan Prabowo Subianto dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono berdiskusi di tengah peresmian Tol Balikpapan-Samarinda pada Selasa (24/8/2021). (Foto : Biro Pers Sekretariat Presiden)

Seperti diketahui, Jokowi telah menetapkan dua lokasi calon ibu kota baru, yakni Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara. Pengumuman disampaikan Kepada Negara pada Agustus 2019 lalu.

“Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, ” kata Jokowi saat itu.

Selanjutnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan titik nol dan Istana di ibu kota baru akan berada di Penajam Paser Utara. Sayangnya, rencana pemindahan ibu kota ini terkendala pandemi covid-19.

Baca juga  Kalahkan Monas, Tower Penajam Setinggi 150 Meter Akan Dibangun Dengan Biaya Ratusan Miliar
Presiden Jokowi, Menhan Prabowo Subianto dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono berdiskusi di tengah peresmian Tol Balikpapan-Samarinda pada Selasa (24/8/2021). (Foto : Biro Pers Sekretariat Presiden)

Pemerintah belum mengalokasikan dana untuk megaproyek itu pada tahun ini maupun 2022 mendatang lantaran masih fokus pada penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi. Bappenas memperkirakan total dana yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota sekitar Rp486 triliun.

Mayoritas dana akan dipenuhi menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yakni 54 persen atau mencapai Rp265,2 triliun.

Kemudian dana khusus dari swasta sebesar 26,2 persen dari total kebutuhan dana atau sebesar Rp127,3 triliun. Pemerintah hanya akan mengalokasikan dana sebesar Rp93,5 triliun atau 19,2 persen dari jumlah dana yang dibutuhkan.

(Tim Redaksi Klausa)

Bagikan

Facebook
Twitter
WhatsApp
Print

Berita terupdate ada juga di Benuanta dan Prolog.co.id