Faktaborneo.com, SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus untuk perlindungan perempuan dan anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
Hal itu disampaikan Hasanuddin seusai mengikuti diskusi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi di Pendopo Odah Etam, Sabtu (10/5/25).
Menurut Hasanuddin, daerah 3T memiliki kondisi yang sangat berbeda dibanding daerah perkotaan. Infrastruktur yang terbatas, akses layanan kesehatan yang minim, serta budaya masyarakat yang unik menjadi tantangan utama.
“Memang beda. Dari itu tidak bisa disamakan dengan daerah yang lebih maju. Tentu butuh perlakuan khusus,” tegasnya.
Hasanuddin menyebut pemerintah pusat melalui Kementerian PPPA sudah menyiapkan anggaran khusus untuk melindungi perempuan dan anak di wilayah-wilayah tersebut.
Meski demikian, DPRD Kaltim akan terus memastikan agar dana tersebut tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Sudah ada dana khusus untuk daerah-daerah 3T. Tinggal mekanisme pelaksanaannya yang perlu dipastikan supaya tepat sasaran,” jelasnya.
Ia mengatakan bahwa saat ini tujuh kabupaten di Kaltim telah disiapkan untuk menerima dana khusus tersebut. Ketujuh wilayah itu merupakan daerah yang sulit diakses karena minimnya fasilitas umum.
Hasanuddin menegaskan bahwa DPRD Kaltim siap mengawal agar dana ini digunakan secara efektif untuk mencegah kekerasan serta meningkatkan layanan hukum, kesehatan, dan pendidikan bagi perempuan dan anak.
“DPRD tentu akan ikut mengawasi dan mendorong agar program ini berjalan baik. Apalagi isu perempuan dan anak menyangkut generasi masa depan. Jangan sampai hanya bagus di pusat, tapi tak sampai ke akar rumput,” katanya.
Selain itu, Hasanuddin juga mendorong agar pemerintah melibatkan organisasi kemasyarakatan lokal yang memiliki jaringan luas hingga ke desa-desa.
Menurutnya, peran organisasi kemasyarakatan sangat potensial untuk mempercepat capaian program pemerintah di daerah terpencil.
“Organisasi kemasyarakatan punya jaringan kuat sampai ke desa-desa. Ini sangat potensial jika disinergikan dengan program pemerintah. Mereka tahu betul kondisi masyarakat di lapangan,” sarannya. (ADV)
