Faktaborneo.com, SAMARINDA – Ketidaksinkronan program antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, menilai kondisi ini sebagai hambatan serius dalam pembangunan daerah.
Ia menyebut program antarlevel pemerintahan masih berjalan sendiri-sendiri. Padahal, dalam situasi fiskal yang makin terbatas, perencanaan yang tidak terintegrasi dapat menyebabkan tumpang tindih kegiatan dan pemborosan anggaran.
“Program provinsi dan kabupaten/kota masih sering jalan sendiri-sendiri. Ini jadi persoalan besar ketika bicara soal dampak langsung ke masyarakat,” ujar Syarifatul.
Menurutnya, rapat koordinasi antarpemerintah yang selama ini digelar belum optimal. Ia menekankan perlunya rakor rutin dan terstruktur yang mampu menjembatani arah pembangunan di tiap level pemerintahan.
“Kalau arah pembangunan di tiap level bisa nyambung, hasilnya akan lebih tepat sasaran dan tidak boros,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penurunan fiskal Kaltim dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun seharusnya menjadi alarm untuk mulai menyelaraskan langkah. Menurutnya, sinergi antara Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota kini menjadi kebutuhan mendesak, bukan pilihan.
(ADV)
