Faktaborneo.com, SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Jahidin, menyoroti ketimpangan akses pendidikan. Ini terjadi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), khususnya di Mahakam Ulu.
Menurutnya, kesenjangan pembangunan ini masih menjadi hambatan besar. Terutama terkait minimnya infrastruktur dasar seperti listrik.
Jahidin menyatakan, meskipun ada program Beasiswa Kaltim yang membuka pendaftaran daring dari SD hingga perguruan tinggi, upaya tersebut bisa timpang. Ini terjadi jika infrastruktur dasar belum mendukung.
Ia menekankan, internet dan platform daring tidak akan berarti apa-apa. Terutama jika listrik saja belum tersedia di banyak desa.
“Pendidikan itu fondasi pembangunan jangka panjang. Semua warga Kaltim harus dipastikan punya akses yang sama terhadap pendidikan yang layak,” ujarnya pada Rabu (4/6/2025).
Ia menambahkan, hingga kini ada 211 desa di Kalimantan Timur yang belum teraliri listrik. Banyak desa di Mahakam Ulu bahkan masih terisolasi.
Ini karena tidak adanya jalan atau jembatan yang memadai. Kondisi ini membuat anak-anak kesulitan dalam mengakses pendidikan secara daring.
DPRD Kalimantan Timur telah merespons kondisi ini. Mereka mengesahkan Peraturan Daerah tentang Kelistrikan.
Regulasi ini mewajibkan perusahaan tambang dan energi yang beroperasi di Kalimantan Timur untuk menyambungkan aliran listrik ke desa-desa sekitar.
Jahidin berharap aturan ini dapat memastikan kontribusi nyata perusahaan. Tujuannya mengatasi ketimpangan dan mendukung akses pendidikan yang lebih merata. (ADV)
