Faktaborneo.com – SAMARINDA – Menghadapi akhir masa keemasan industri pertambangan, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai mempersiapkan sektor-sektor alternatif untuk penggerak ekonomi. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemkot untuk mewujudkan rencana Samarinda Bebas Tambang pada 2026. Beberapa sektor yang menjadi prioritas antara lain jasa, perdagangan, pariwisata, dan industri hijau, yang semuanya mempertimbangkan aspek keberlanjutan.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, menyatakan bahwa pendapatan daerah dari sektor pariwisata masih tergolong kecil. Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kontribusi sektor pariwisata jauh di bawah sektor tersier, yang mencakup perdagangan, hotel, restoran, dan jasa lainnya. Viktor berpendapat bahwa penerimaan daerah dari sektor pariwisata perlu didukung dengan payung hukum yang jelas.
“Saat ini, kontribusi pariwisata terhadap penerimaan daerah masih kecil. Dengan Raperda ini, harapannya bisa menjadi payung hukum yang jelas sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita semakin meningkat,” ungkap Viktor.
Ia juga menyoroti bahwa organisasi perangkat daerah pariwisata di Samarinda saat ini masih harus membagi fokus dengan bidang kepemudaan dan olahraga. “Saya harap ke depan Dinas Pariwisata bisa berdiri sendiri. Saat ini, masih digabung dengan Disporapar,” katanya.
Viktor berpendapat bahwa untuk mencapai hasil yang optimal, Dinas Pariwisata perlu beroperasi secara mandiri, seperti kementerian di tingkat pusat. Ia optimis langkah ini akan mendorong pengembangan pariwisata sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.
“Jika ingin mendorong pertumbuhan ekonomi di pariwisata, harus ada dinas sendiri. Kami akan memberikan masukan ini kepada Bapak Wali Kota,” tutupnya. (ADV)
