Samarinda – Faktaborneo.com – Pengesahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Murni Kota Samarinda telah disepakati Jumat (27/10/23) senilai Rp 5,1 Triliun. Pencapaian itu dianggap sebagai tren pertumbuhan pendapatan yang positif lantaran selau naik setiap tahunnya.
Hal ini diharapkan menjadi harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan pembangunan yang sesuai, dengan kenaikan pendapatan daerah Kota Samarinda. Hal ini juga menjadi perhatian Ketua Komisi III DPRD Samarinda Angkasa Jaya Djoerani.
Sebagai bagian dari mitra pemerintah dalam urusan infrastruktur dan lingkungan, ia tak segan mengkritisi dengan kualitas pembangunan infrastruktur. Terutama yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian banjir, yang masih menjadi fokus utama Pemkot Samarinda. Rencana ini terus menjadi kegiatan prioritas yang dibiayai APBD Kota Samarinda setiap tahunnya.
“Seperti kegiatan pembangunan drainase yang perlu diperhatikan kualitasnya, perlu diperhatikan air dengan intensitas tinggi, apakah berfungsi dengan baik,” ungkapnya.
Sebab pembangunan drainase yang berkualitas dapat mempengaruhi usia dari pembangunan infrastruktur itu sendiri. Termasuk dalam pembangunan jalan serta saluran yang berada di dalamnya.
“Sedangkan banjir yang terjadi selama ini, salah satunya disebabkan karena saluran yang tersumbat,” kata Politikus PDI Perjuangan ini.
Tak heran ia pun meminta kepada kontraktor termasuk instansi yang bertanggung jawab, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda untuk memperhatikan kualitas pembangunan drainase.
“Kalau salurannya bagus, sebenarnya bakal bertahan lama saja, sehingga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur lainnya,” demikian Angkasa.(ADV/DPRD Samarinda)
