Faktaborneo.com, SAMARINDA – Kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim menjadi sorotan tajam Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Kaltim. Sorotan ini muncul setelah Pansus menemukan adanya persoalan yang sama terus-menerus terulang setiap tahun dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah.
Temuan ini didalami dalam rapat internal Pansus LKPj di Jakarta, usai melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Anggota Pansus, Muhammad Husni Fahruddin, mengungkapkan bahwa pola pengulangan masalah ini menjadi catatan serius bagi legislatif.
Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi perbaikan yang telah diberikan oleh DPRD maupun BPK pada tahun-tahun sebelumnya tidak ditindaklanjuti secara serius oleh OPD yang bersangkutan.
“Ini menjadi catatan kami di Pansus, bahwa ada beberapa rekomendasi yang semestinya ditindaklanjuti, tetapi saat melihat data dalam beberapa tahun terakhir masih ditemukan persoalan yang sama,” sebut Ayub, sapaan akrabnya, pada Jumat (16/5/25).
Ia pun menyayangkan kondisi ini. Ayub merasa kerja keras Pansus yang telah turun langsung ke 10 kabupaten dan kota untuk melakukan uji petik demi menghasilkan rekomendasi yang konstruktif menjadi kurang berarti ketika pada akhirnya diabaikan.
“Jadi ini sedih kita melihat. Pansus sudah capek-capek turun ke lapangan untuk uji petik di 10 kabupaten dan kota untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan, tapi rekomendasi pansus malah diabaikan,” sebutnya. (ADV)
