Faktaborneo.com, SAMARINDA – Penundaan pembangunan jalan akses menuju Bandara APT Pranoto akibat efisiensi anggaran memicu kekhawatiran dari Komisi III DPRD Kaltim. Anggota Komisi III, Subandi, khawatir jika proyek strategis senilai Rp410 miliar saja bisa ditunda, maka nasib anggaran untuk pemeliharaan jalan rutin tentu jauh lebih memprihatinkan.
Kekhawatiran ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas PUPR-Pera Kaltim. Dalam rapat tersebut terungkap bahwa dua paket proyek jalan dan jembatan menuju bandara terpaksa ditangguhkan hingga setidaknya tahun 2026 karena keterbatasan fiskal.
Menanggapi hal ini, Subandi langsung menyoroti masalah yang lebih mendasar, yaitu minimnya anggaran pemeliharaan jalan. Ia mencontohkan kondisi di UPTD 2 yang mencakup Samarinda, Kukar, dan Kubar, dimana anggaran perawatan fisik jalan sangat terbatas setelah sebagian besar habis untuk biaya bahan bakar.
“Kalau sudah begitu, bagaimana bisa optimal? Bahkan banyak pekerjaan masih harus diswakelola dan sewa alat berat saat darurat,” tegas Subandi.
Ia mengkritik keras pola penanganan infrastruktur yang cenderung reaktif atau menunggu rusak parah. Menurutnya, pemerintah tidak bisa terus-menerus menunggu kondisi darurat untuk bertindak, sementara pemeliharaan rutin terabaikan akibat anggaran yang minim.
“Ini seperti pasien yang baru ditangani setelah sekarat. Kita tidak bisa terus menunggu darurat untuk bertindak,” pungkasnya.
(ADV)
