Faktaborneo.com, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim, Sugiyono, meminta adanya evaluasi total terhadap efektivitas anggaran penanganan sedimentasi di Bendungan Benanga. Ia secara terbuka mempertanyakan hasil dari alokasi dana puluhan miliar rupiah yang dinilainya belum menunjukkan dampak signifikan dalam upaya pengendalian banjir di Samarinda.
Kritik ini disampaikannya saat menghadiri Musrenbang RPJMD Kota Samarinda. Sugiyono secara khusus menyoroti alokasi anggaran sebesar Rp25 miliar hingga Rp30 miliar yang telah digelontorkan untuk program pengerukan bendungan tersebut. Ia khawatir dana besar itu menjadi sia-sia.
“Kalau anggaran 25 sampai 30 miliar tidak bisa menurunkan tingkat sedimentasi secara signifikan, maka kita perlu evaluasi menyeluruh. Jangan sampai ini jadi pemborosan tanpa solusi,” ujarnya.
Sebagai legislator provinsi, Sugiyono merasa perlu menyoroti proyek ini karena pengelolaan Bendungan Benanga merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kaltim. Ia juga prihatin karena masyarakat seringkali salah alamat dalam menyampaikan keluhan terkait dampak dari bendungan tersebut.
“Masyarakat cenderung menyalahkan Pemkot Samarinda, padahal pengelolaan Bendungan Benanga, misalnya, merupakan tanggung jawab provinsi. Ini yang perlu diluruskan,” tegasnya.
(ADV)
