Faktaborneo.com, SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menekankan bahwa semangat desentralisasi dan otonomi daerah (otda) bisa menjadi sia-sia jika tidak dibarengi dengan partisipasi publik yang aktif. Ia menyebut keterlibatan masyarakat adalah kunci utama agar kebijakan yang lahir benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat.
Pria yang akrab disapa Hamas ini menjelaskan, pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah memang memberikan ruang bagi pemerintah lokal untuk mengelola wilayahnya sendiri. Namun, ia mengingatkan bahwa substansi dari otonomi itu sendiri baru akan terwujud jika masyarakat ikut berperan aktif dalam setiap prosesnya.
Menurutnya, partisipasi masyarakat akan sangat berpengaruh pada kualitas kebijakan yang dihasilkan, sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah daerah. Tanpa adanya masukan dan pengawasan dari publik, kebijakan berisiko tidak relevan dan jauh dari aspirasi.
“Partisipasi masyarakat adalah kunci agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat,” tegas politisi dari Partai Golkar tersebut pada Rabu (28/5/25).
Untuk mendorong hal tersebut, Hamas menilai perlunya penguatan demokrasi secara terus-menerus di tingkat daerah, agar masyarakat semakin paham dan merasa memiliki tanggung jawab untuk terlibat.
“Penguatan demokrasi di daerah sangat penting, agar masyarakat paham dan terlibat dalam menentukan arah kebijakan publik,” ujarnya.
(ADV)
