Faktaborneo.com, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim, Fadly Imawan, menduga kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser bukan hanya disebabkan oleh masalah distribusi. Ia mengendus adanya indikasi kuat penyelewengan, di mana pupuk tersebut dialirkan dan dijual kepada pihak yang tidak berhak dengan harga tinggi.
Fadly menjelaskan, keluhan petani tentang sulitnya mengakses pupuk bersubsidi merupakan masalah klasik yang tak kunjung usai. Namun, ia melihat ada persoalan yang lebih dalam dari sekadar kelancaran distribusi, yaitu praktik kebocoran pupuk di tengah jalan oleh oknum perantara.
“Ada indikasi kuat bahwa pupuk bersubsidi dialirkan ke pihak-pihak yang tidak berhak, lalu dijual kembali dengan harga tinggi oleh perantara,” kata Fadly pada Rabu (3/6/25).
Akibat praktik ini, skema subsidi yang seharusnya melindungi petani kecil justru tidak tepat sasaran. Menurutnya, jika dugaan penyelewengan ini terbukti, maka ini bukan lagi sekadar pelanggaran administrasi, melainkan kejahatan serius yang mengancam ketahanan pangan.
“Ini bukan hanya soal pelanggaran administrasi. Ini soal ketahanan pangan, soal nyawa pertanian kita. Negara dan rakyat sama-sama dirugikan,” ujarnya.
(ADV)
