Faktaborneo.com, SAMARINDA – Kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser kembali memicu keprihatinan. Anggota DPRD Kalimantan Timur, Fadly Imawan, menilai situasi ini sudah mengarah pada ancaman serius terhadap ketahanan pangan daerah.
Fadly mengungkapkan, keluhan petani soal sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi bukan lagi isu baru. Yang memperburuk keadaan, lanjutnya, adalah indikasi kuat bahwa pupuk tersebut justru dialirkan ke pihak-pihak yang tidak berhak, lalu dijual kembali dengan harga tinggi oleh perantara.
“Ini bukan cuma soal distribusi yang tidak lancar. Ada indikasi kuat bahwa pupuk bersubsidi dialirkan ke pihak-pihak yang tidak berhak,” ujar Fadly, Hari (3/6/25).
Ia menilai, skema subsidi yang seharusnya melindungi petani kecil justru bocor di tengah jalan. Kondisi ini membuat petani kesulitan memenuhi kebutuhan tanam, sementara harga pupuk terus melonjak di pasaran.
Fadly menegaskan, jika penyelewengan ini terbukti, maka tindakan hukum harus segera diambil tanpa kompromi. “Ini tidak hanya soal pelanggaran administrasi. Ini soal ketahanan pangan, soal nyawa pertanian kita,” katanya.
Ia pun mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim dan dinas terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi pupuk, mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, selama sistem ini tidak dibenahi, petani akan terus menjadi korban di setiap musim tanam.
“Kalau sistem ini tidak dibenahi, maka kelangkaan pupuk akan terus jadi momok setiap musim tanam,” tegasnya.
Lebih jauh, Fadly meminta adanya pengawasan berlapis dan transparansi dalam tata niaga pupuk subsidi agar tidak memberi celah bagi permainan oknum. Ia menekankan pentingnya langkah sistemik, bukan sekadar solusi tambal sulam.
“Kita butuh pendekatan sistemik. Pemerintah harus hadir sebagai pelindung petani, bukan hanya penonton dalam krisis,” pungkasnya.
(ADV)
