Faktaborneo.com, SAMARINDA – Legislator Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, mengkritisi program pemerintah yang dinilainya gagal menjawab kebutuhan riil masyarakat. Ia menyebut akar persoalan pembangunan sering tak tersentuh akibat perencanaan yang berjalan tanpa arah bersama.
Syarifatul menilai, absennya integrasi antara program provinsi dan kabupaten/kota menyebabkan kegiatan banyak yang tumpang tindih. Hal ini membuat anggaran habis tanpa hasil yang dirasakan masyarakat secara langsung.
“Program provinsi dan kabupaten/kota masih sering jalan sendiri-sendiri. Ini jadi persoalan besar ketika bicara soal dampak langsung ke masyarakat,” kata Syarifatul, Hari (3/6/25).
Ia menyebutkan bahwa kondisi ini tidak hanya berisiko pada efektivitas program, tetapi juga menciptakan duplikasi anggaran yang sia-sia. Menurutnya, dunia usaha dan masyarakat harus ikut dilibatkan agar program strategis benar-benar tepat sasaran.
“Dunia usaha dan masyarakat perlu dilibatkan lebih jauh. Tanpa dukungan mereka, program unggulan Pemprov akan susah terasa dampaknya,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa era belanja besar-besaran sudah lewat. Saat kapasitas fiskal menurun, kata dia, efisiensi dan kolaborasi lintas sektor menjadi satu-satunya jalan untuk menjaga agar pembangunan tidak berhenti di tengah jalan.
(ADV)
