Faktaborneo.com, SAMARINDA – Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur menyampaikan kritik tajam terhadap pelaksanaan APBD 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim pada Selasa (17/6/2025). Tiga sektor menjadi sorotan utama: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan.
Melalui juru bicaranya, Shemmy Permata Sari, Fraksi Golkar menilai alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp4,77 triliun atau 21,53 persen dari total APBD belum menunjukkan efektivitas. Salah satu temuan paling mencolok adalah adanya penerima ganda dalam program Beasiswa Kaltim.
“Program beasiswa harus tepat sasaran. Kami mendorong perbaikan sistem agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh siswa yang membutuhkan,” ujarnya.
Kritik juga diarahkan ke sektor kesehatan. Distribusi tenaga medis dinilai masih timpang, terutama di wilayah pelosok. Rasio ideal belum tercapai karena konsentrasi dokter spesialis hanya terjadi di kota besar.
“Kaltim membutuhkan sekitar 2.000 dokter agar rasio pelayanan tercapai. Sayangnya, dokter spesialis masih terkonsentrasi di kota besar,” ungkapnya.
Di bidang infrastruktur jalan, Fraksi Golkar menilai kurangnya pelaporan yang terukur menjadi hambatan dalam pengawasan. Mereka meminta transparansi dan kejelasan progres dari setiap proyek perbaikan jalan yang didanai APBD.
“Perbaikan jalan tak hanya soal akses, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu lebih transparan,” tegas Shemmy.
Fraksi Golkar menegaskan akan terus mengawal pembenahan di ketiga sektor tersebut melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, agar setiap rupiah dari APBD memberi dampak nyata bagi masyarakat. (ADV)
