Faktaborneo.com, SAMARINDA – Fraksi Gerindra DPRD Kalimantan Timur menyampaikan catatan kritis dalam Rapat Paripurna ke-19 yang digelar Selasa (17/6/2025). Fokus utama disorotkan pada tingginya angka pengangguran serta belum meratanya layanan dasar di berbagai sektor.
Juru bicara Fraksi Gerindra, Andi Afif Rayhan Harun, menyoroti angka pengangguran terbuka yang mencapai 5,14 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Menurutnya, kebijakan pembangunan belum berdampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja.
“Sektor unggulan harus mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menyerap tenaga kerja berkualitas,” tambahnya.
Dari sisi layanan dasar, Fraksi Gerindra menilai masih banyak ketimpangan. Di sektor kesehatan, distribusi alat medis dan tenaga medis belum menjangkau pelosok. Penanganan stunting juga dinilai berjalan lambat.
Layanan pendidikan pun tak luput dari sorotan. Distribusi guru belum merata, terutama di wilayah 3T. Sarana pendidikan di daerah tertinggal masih minim. Fraksi Gerindra juga menyinggung temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan beasiswa yang harus segera ditindaklanjuti.
“Artinya, strategi pengentasan belum menyentuh akar masalah. Pendapatan warga miskin makin jauh dari garis kemiskinan,” tegas Afif.
Di sektor infrastruktur, kondisi jalan di sejumlah daerah seperti Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu masih belum layak. Perencanaan dinilai perlu lebih cermat agar pembangunan merata dan berkelanjutan. Fraksi Gerindra juga menyoroti masih banyaknya permukiman kumuh dan kurangnya rumah layak huni yang menyasar kelompok rentan.
Afif menegaskan bahwa Fraksi Gerindra akan terus mendorong percepatan pengentasan kemiskinan, penguatan BUMD, serta peningkatan layanan dasar dan infrastruktur yang lebih merata. Ia juga meminta agar rekomendasi BPK menjadi acuan penyusunan APBD mendatang.
“Kami berharap semua catatan ini ditindaklanjuti demi pembangunan yang lebih adil dan merata di Kaltim,” pungkasnya. (ADV)
