Fraksi PPP-Demokrat Sentil Anggaran Tak Tepat Sasaran di Tengah Ketimpangan

Faktaborneo.com, SAMARINDA – Fraksi PPP–Demokrat DPRD Kalimantan Timur menyoroti sejumlah persoalan krusial dalam pelaksanaan APBD 2024, mulai dari banjir, air bersih, hingga ketimpangan infrastruktur. Pemerintah provinsi diminta tidak lagi menyusun anggaran secara asal dan tanpa arah yang jelas.

Dalam Rapat Paripurna ke-19 pada Selasa (17/6/2025), juru bicara Fraksi PPP–Demokrat, Nurhadi Saputra, menyampaikan berbagai keluhan masyarakat yang hingga kini belum tertangani secara tuntas. Ia menyoroti banjir di Sangatta dan Balikpapan, serta krisis air bersih di Balikpapan yang hanya mengandalkan waduk tadah hujan.

“Persoalan ini terus kami sampaikan karena merupakan aspirasi langsung masyarakat yang disuarakan melalui kami,” tegas Nurhadi.

Nurhadi juga menyentil lemahnya perencanaan anggaran daerah. Dari total APBD sebesar Rp22,19 triliun, hanya Rp20,46 triliun yang berhasil direalisasikan. Ia menilai perencanaan yang tidak matang menjadi penyebab rendahnya serapan anggaran di sejumlah sektor penting.

“Kelemahan perencanaan ini harus menjadi perhatian bersama. Meski ada peningkatan total, beberapa komponen pendapatan belum menyentuh target,” ujarnya.

Fraksi PPP–Demokrat turut menyoroti ketimpangan pendidikan menengah di Balikpapan yang belum diimbangi dengan jumlah gedung SMA/SMK yang memadai. Begitu pula kondisi jalan rusak di Teluk Pandan dan wilayah lain yang belum mendapatkan perhatian serius.

Isu kemiskinan pun kembali mencuat. Berdasarkan data terakhir, terdapat 221.340 jiwa penduduk miskin di Kaltim atau sekitar 5,78 persen dari total penduduk. Enam daerah bahkan berada di atas rata-rata provinsi, seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat.

“Ini menjadi PR besar pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan melalui intervensi sosial dan ekonomi yang terstruktur,” ujarnya.

Fraksi PPP–Demokrat menegaskan bahwa arah pembangunan Kaltim perlu dikaji ulang secara menyeluruh. Terlebih menjelang Pilkada serentak, sinkronisasi antara visi kepala daerah, RPJMD, dan agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045 harus disusun secara matang dan kolektif. (ADV)

Bagikan

Berita terupdate ada juga di Benuanta dan Prolog.co.id