Faktaborneo.com, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur mengingatkan Pemerintah Provinsi untuk tidak mengulang tumpang tindih program yang kerap terjadi antara provinsi dan kabupaten atau kota. Hal ini disampaikan Ketua Panitia Khusus RPJMD DPRD Kaltim, Sarifatul Sya’diah, saat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Balikpapan, Kamis (19/6/2025).
Ia menegaskan, sinergi dan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sangat penting agar program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, tanpa koordinasi, potensi pemborosan anggaran tak bisa dihindari.
“Hari ini jadwal anggota dewan kunjungan ke dalam daerah, dan kita manfaatkan waktunya bersama pihak terkait sehingga bisa mengakomodir semuanya,” ujar Sarifatul.
Dalam pembahasan itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memaparkan isi dokumen RPJMD, termasuk proyeksi ekonomi, tantangan pembangunan, dan estimasi pendapatan daerah lima tahun ke depan. Sejumlah program unggulan Pemprov seperti Gratispol dan Jospol juga disorot. Di antaranya pembiayaan pendidikan gratis hingga jenjang S3, BPJS gratis, bantuan marbot masjid, Wi-Fi gratis, dan program kesejahteraan lainnya.
Sarifatul menilai penting bagi Pemprov untuk memastikan tidak terjadi duplikasi program dengan pemerintah kabupaten atau kota, terutama dalam bantuan sosial seperti BPJS gratis.
“Program-program ini sangat membantu masyarakat, tetapi kita harus pastikan tidak terjadi overlap dengan program yang sudah dijalankan oleh kabupaten/kota,” ucapnya.
Ia mendorong adanya pemetaan dan sinkronisasi data penerima manfaat agar pengalokasian anggaran lebih presisi. Dengan begitu, tidak ada lagi program yang mubazir dan pembangunan bisa lebih merata.
“Jangan sampai kita anggarkan lagi untuk program yang sudah ditangani oleh kabupaten/kota. Provinsi harus fokus pada kewenangan utama, seperti pendidikan menengah atas, itu yang diutamakan,” pungkasnya.
(ADV)
