Faktaborneo.com, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kaltim memberikan sejumlah catatan merah kepada perusahaan industri nikel setelah melakukan kunjungan kerja langsung. Anggota Komisi IV, Agus Aras, menyebut ada banyak persoalan serius mulai dari keselamatan kerja, realisasi CSR, hingga nasib tenaga kerja lokal yang belum dipenuhi.
Salah satu temuan yang paling disesalkan adalah terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Komisi IV menemukan PT Lana Harita belum membentuk Panitia Pembina K3 (P2K3), padahal hal tersebut merupakan kewajiban hukum yang menyangkut keselamatan pekerja.
“Ketidakhadiran P2K3 dalam struktur perusahaan sangat kami sesalkan. Ini merupakan pelanggaran serius yang bisa membahayakan keselamatan para pekerja,” tegas Agus pada Kamis (19/6/25).
Catatan merah lainnya adalah soal realisasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Komisi IV mengungkap adanya ketidaksesuaian antara dokumen AMDAL yang mencatat anggaran CSR hampir Rp7 miliar dengan laporan realisasi perusahaan yang hanya sekitar Rp3 miliar sejak 2023.
“Perusahaan belum memberikan penjelasan resmi terkait selisih antara anggaran dan realisasi tersebut. Ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi,” ujar Agus.
Selain itu, Komisi IV juga menyoroti masalah dana kompensasi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak masuk ke kas daerah, serta adanya pengurangan tenaga kerja lokal di PT Kaltim Ferro Industri.
(ADV)
