Faktaborneo.com, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal lahirnya kebijakan yang inklusif bagi pelestarian dan pengembangan budaya di Kalimantan Timur. Dukungan tersebut akan diwujudkan melalui fungsi legislasi dan penganggaran.
Dalam momentum Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) Kaltim 2025, Sarkowi menyatakan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan budaya daerah tetap hidup dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dukungan konkret melalui peraturan dan alokasi dana menjadi sebuah keharusan.
“Kami mendorong lahirnya regulasi dan kebijakan anggaran yang mendukung pelestarian serta pengembangan budaya secara inklusif,” ujarnya.
Menurut pria yang akrab disapa Owi ini, kebijakan inklusif tersebut harus mampu merangkul seluruh warisan budaya yang menjadi denyut nadi Kaltim. Ia menyebut keberagaman adat istiadat adalah sebuah harmoni yang wajib dilindungi.
“Warisan behineka adalah denyut nadi Kaltim. Dari adat Dayak, Kutai, Banjar, hingga budaya pendatang yang hidup berdampingan, semua membentuk satu harmoni,” katanya.
Komitmen ini menjadi jaminan dari legislatif bahwa pelestarian budaya akan terus diperkuat melalui alokasi anggaran dan peraturan daerah yang berpihak pada para pegiat dan komunitas budaya di Bumi Etam.
(ADV)
