Faktaborneo.com, SAMARINDA – Keterbatasan jumlah sekolah negeri di Kutai Timur kembali menjadi perhatian serius. Dalam pertemuan antara Komisi IV DPRD Kaltim dan Komisi C DPRD Kutim, Kamis (10/7/2025), isu rendahnya daya tampung SMA dan SMK negeri menjadi sorotan utama.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menyatakan perlunya langkah cepat dari Pemerintah Provinsi Kaltim untuk menambah unit sekolah baru, khususnya di wilayah Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Menurut laporan yang diterima, terdapat sekitar 500 lulusan SMP di Sangatta Selatan yang belum tertampung di SMA negeri.
“Periode ini saya ada di Komisi IV. Komunikasi kami dengan Dinas Pendidikan sudah makin intens,” tegas Agus Aras.
Ia menambahkan, DPRD Kaltim telah menyarankan agar Pemkab Kutim secara aktif mengajukan permohonan pembangunan sekolah baru kepada Dinas Pendidikan Kaltim. Selain itu, proses hibah lahan perlu dipercepat agar tidak menghambat pelaksanaan pembangunan.
Kondisi di lapangan semakin kompleks karena sejumlah kecamatan seperti Bengalon hanya memiliki empat SMP aktif. Minimnya ruang kelas baru (RKB) juga menjadi hambatan utama dalam menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat.
Selain persoalan infrastruktur, pertemuan juga menyoroti implementasi program pendidikan gratis dari Pemprov Kaltim, yakni Gratispol. Pemerintah Kabupaten Kutim mengaku belum mendapat kejelasan teknis mengenai cakupan program tersebut, termasuk apakah mencakup iuran, buku, dan seragam.
Komisi IV DPRD Kaltim menilai perlunya pemetaan kebutuhan pendidikan setiap tahun agar pembangunan tidak bersifat reaktif. Mereka juga mendukung rencana perekrutan guru ahli untuk daerah yang kekurangan tenaga pendidik.
Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kutim, Pandi Widiarto, menekankan bahwa penambahan SMK perlu diprioritaskan untuk menyiapkan lulusan yang siap kerja. Ia juga menyoroti pentingnya memberikan ruang lebih besar bagi warga lokal dalam mengakses peluang kerja di Kaltim.
“Jangan hanya sekolah yang gratis, ke depan harus dipastikan siswa juga siap kerja. Kaltim harus berpikir jauh ke depan, termasuk soal lapangan kerja,” ujar Pandi.
(ADV)
