Faktaborneo.com, SAMARINDA – Program pendidikan gratis bagi mahasiswa di Kalimantan Timur melalui skema Gratispol menuai catatan kritis dari DPRD Kaltim. Komisi IV mengingatkan Pemerintah Provinsi agar program unggulan tersebut tidak menjadi alat untuk mengintervensi independensi kampus.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan pentingnya menjaga kebebasan akademik di perguruan tinggi. Menurutnya, pemberian dana dari pemerintah seharusnya memperkuat pemberdayaan, bukan membungkam suara kritis akademisi terhadap kebijakan publik.
“Rektor, pimpinan perguruan tinggi, dosen harus tetap menjaga posisi kritis akademis. Program Gratispol tidak boleh membungkam suara akademik terhadap kebijakan pemerintah,” tegas Darlis belum lama aini.
Darlis menyatakan bahwa DPRD Kaltim akan mengawal pelaksanaan Gratispol agar tepat sasaran dan tidak mengorbankan prinsip dasar dunia pendidikan, termasuk kebebasan berpikir dan mimbar akademik.
“Jangan sampai karena ada dana dari pemerintah, kampus kehilangan daya kritis terhadap kebijakan publik. Pendidikan harus tetap menjadi ruang berpikir bebas,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dunia kampus memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan pembentukan pemikiran kritis generasi muda. Karena itu, segala bentuk bantuan pemerintah harus ditempatkan sebagai dukungan, bukan tekanan.
Gratispol sendiri merupakan salah satu program prioritas Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Program ini menyasar pembiayaan pendidikan tinggi bagi mahasiswa asal Kaltim.
(ADV)
