Faktaborneo.com – KUTAI KARTANEGARA – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan rapat koordinasi sekaligus sinkronisasi mengenai percepatan penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2025–2029. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) pada Senin (20/10/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, M Andi Faisal, bersama anggota Pansus lainnya, yaitu M Idham, Fatlon Nisa, Eko Wulandanu, Erwin, Taufik Ridianur, dan Sarifuddin. Salah satu isu utama yang dibahas adalah kemungkinan penghapusan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada tahun mendatang akibat pemotongan signifikan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Menurut Andi Faisal, pemotongan DBH ini memberikan dampak besar bagi Kukar. Ia menjelaskan bahwa meski Kukar merupakan penyumbang terbesar DBH nasional, pemerintah pusat tetap memangkas alokasinya hingga 76 persen. Beberapa daerah lain bahkan sudah melakukan pemotongan TPP. Namun, ia menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan akan berada di garis depan untuk mempertahankan agar TPP tetap diterima oleh para ASN di Kukar.
“Pemotongan DBH ini sangat besar dampaknya. Kukar yang selama ini menjadi penyumbang utama tetap mengalami pengurangan hingga 76 persen. Banyak daerah sudah memangkas TPP, tapi saya memastikan bahwa kami di PDI Perjuangan akan memperjuangkan agar TPP tetap diberikan kepada ASN di Kukar,” tegasnya pada Selasa (21/10/2025).
Menanggapi situasi yang cukup menekan tersebut, Andi Faisal—akrab disapa Ical—mengimbau seluruh ASN agar tidak panik. Ia meminta mereka tetap fokus bekerja dengan baik, sementara urusan negosiasi dan upaya mempertahankan TPP akan ditangani oleh DPRD bersama pemerintah daerah.
“Saya berharap ASN tetap menjalankan tugas tanpa rasa khawatir. Persoalan TPP biar kami di DPRD dan kepala daerah yang memikirkan. Saya yakin Pak Aulia dan Pak Rendi akan bijak dalam menyikapi kondisi ini,” ujarnya. Ical juga merupakan Ketua Komisi IV DPRD Kukar.
Ical menambahkan bahwa situasi keuangan daerah saat ini memang tidak mudah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar yang sebelumnya mencapai lebih dari Rp12 triliun kini turun drastis menjadi sekitar Rp5 triliun. Hal ini menjadi perhatian serius bagi seluruh pemangku kebijakan.
“Semoga dengan doa kita semua, TPP tetap dapat dipertahankan, tidak dipotong, dan tetap berjalan seperti biasanya,” tutupnya dengan penuh harap. (ADV)
