Faktaborneo.com – KUTAI KARTANEGARA — DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan bahwa ketahanan pangan harus menjadi fokus utama dalam menghadapi beroperasinya Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2028. Anggota Komisi II DPRD Kukar, Rahmat Dermawan, menilai kesiapan daerah penyangga tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat.
Rahmat menyampaikan, sektor pertanian di Kukar harus ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi mendukung kebutuhan IKN. Menurutnya, wilayah seperti Muara Jawa dan Samboja memiliki potensi pertanian yang besar, namun masih terkendala akses pupuk, peralatan, hingga infrastruktur yang belum memadai.
“Kita tidak bisa bicara pembangunan IKN kalau pangan di daerah penyangganya tidak kuat. Petani harus diperhatikan, bukan sekadar jadi penonton,” tegas Rahmat saat menghadiri Sarasehan Ketahanan Pangan dan kegiatan tanam padi bersama di Muara Jawa, Sabtu (25/10/2025).
Legislator PDI-P itu mendorong kolaborasi antara akademisi, petani, dan pemerintah daerah agar kebijakan pertanian benar-benar berpihak pada masyarakat kecil. Untuk itu, ia menggandeng Ikatan Alumni Pembangunan Sosial (IKA Pemsos) FISIP Universitas Mulawarman sebagai mitra penguatan program di lapangan.
Kegiatan tanam padi bersama yang digelar di Muara Jawa menjadi contoh sinergi nyata tersebut. Forum diskusi dan praktik lapangan itu diharapkan menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama.
Rahmat juga menekankan isu regenerasi petani yang menjadi tantangan besar di tengah pembangunan IKN. Banyak generasi muda enggan melanjutkan pekerjaan di sektor pertanian, padahal mereka yang seharusnya menjadi penerus produksi pangan.
“Kalau tidak ada petani muda hari ini, lima tahun lagi sawah bisa hilang. Tanpa petani, tidak ada kehidupan,” lanjutnya.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar, Muhammad Taufik, memaparkan bahwa dari 20 kecamatan di Kukar, separuhnya merupakan lumbung padi dengan luas baku sawah lebih dari 17 ribu hektare. Produksi padi mencapai 120 ribu ton gabah per tahun, namun baru memenuhi sekitar 30–40 persen kebutuhan pangan Kalimantan Timur.
“Untuk kebutuhan Kaltim saja masih berat, apalagi IKN. Tetapi ini peluang besar untuk memperkuat pertanian kita,” ujarnya.
Pemkab Kukar saat ini fokus pada hilirisasi pertanian, optimalisasi lahan produktif, serta penguatan kelembagaan petani melalui koperasi dan BUMDes. Dalam visi pembangunan Kukar 2025–2030, sektor pertanian bahkan menjadi salah satu pilar utama bersama pariwisata dan industri hijau.
Sementara itu, perwakilan Otorita IKN, Setia Lenggono, menegaskan pentingnya percepatan kesiapan daerah penyangga menjelang pemindahan pusat pemerintahan. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, IKN ditetapkan menjadi ibu kota politik pada 2028.
“Dalam Kepres itu sudah jelas, tahun 2028 IKN menjadi ibu kota politik Indonesia. Jadi tidak ada perdebatan lagi, tinggal menunggu proses pemindahan,” pungkasnya. (Adv)
