Faktaborneo.com – KUTAI KARTANEGARA – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, kembali menyerukan pentingnya pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah Kukar. Dalam peninjauannya terhadap sejumlah fasilitas publik, ia menemukan masih adanya perbedaan signifikan dalam akses layanan kesehatan antarwilayah yang dinilai sudah harus segera diselesaikan.
“Ada wilayah yang cukup menunjukkan KTP sudah bisa mendapat layanan gratis, tapi di tempat lain masyarakat tetap diminta membayar. Ini menunjukkan pelayanan masih belum merata,” ujar Yani, Sabtu (15/11/2025).
Ia menegaskan bahwa ketimpangan tersebut paling dirasakan masyarakat di daerah pedesaan. Menurutnya, pelayanan kesehatan tidak boleh dibedakan berdasarkan lokasi geografis maupun status sosial masyarakat. Seluruh fasilitas kesehatan di Kukar diminta untuk menerapkan standar layanan yang sama, termasuk kebijakan Gratispol, agar tidak menimbulkan persepsi bahwa sebagian wilayah mendapat perlakuan lebih baik dibanding lainnya.
Selain persoalan standar kebijakan, Yani juga menyoroti hambatan teknis seperti kekurangan tenaga dokter, keterbatasan alat kesehatan, hingga jaringan rujukan yang belum seragam antar kecamatan. Kondisi ini, katanya, semakin memperdalam ketimpangan pelayanan yang terjadi.
“Ketika sakit, tidak boleh ada warga yang diperlakukan berbeda hanya karena mereka tinggal di desa. Ini menyangkut keadilan pelayanan,” tegasnya.
Yani mengingatkan bahwa ketidakselarasan layanan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program kesehatan pemerintah. Karena itu, DPRD Kukar berkomitmen mendorong Dinas Kesehatan untuk menyiapkan langkah pemerataan yang lebih terarah dan terukur.
Ia menambahkan bahwa DPRD siap mengawal penganggaran, terutama untuk kecamatan dan desa yang selama ini belum mendapatkan pelayanan maksimal.
“Pemerataan pelayanan adalah bentuk keadilan sosial. Jika Kukar ingin maju, maka seluruh desa juga harus mendapatkan hak yang sama dalam layanan dasar, termasuk kesehatan,” pungkas Yani. (Adv)
