Faktaborneo.com – KUTAI KARTANEGARA – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, angkat bicara mengenai kebijakan retribusi kebersihan yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh menimbulkan keresahan atau menjadi beban tambahan bagi masyarakat.
Menurut Yani, retribusi dapat diberlakukan selama manfaatnya jelas dan hasilnya kembali dirasakan masyarakat, seperti dalam bentuk peningkatan kualitas layanan kebersihan maupun perbaikan lingkungan.
“Jika retribusi digunakan untuk menjaga kebersihan dan memperbaiki lingkungan, serta masyarakat tidak merasa terbebani, maka itu tidak masalah,” ujarnya, Senin (17/11/2025).
Namun, ia memastikan DPRD akan memberikan perhatian penuh apabila muncul keberatan dari masyarakat. Keluhan atau protes warga, katanya, menjadi dasar untuk meninjau ulang kebijakan, termasuk kemungkinan mengoreksi besaran tarif.
“Kalau masyarakat keberatan, tentu kami akan mempertanyakan. Kalau perlu, tarifnya kita sesuaikan,” tegasnya.
Yani menyebut bahwa DPRD masih menunggu respons masyarakat terkait penerapan retribusi DLHK ini. Jika tarif dianggap wajar dan tidak membebani, maka kebijakan dapat dilanjutkan. Tetapi jika dinilai terlalu tinggi atau tidak diperlukan, DPRD akan meminta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
“Kalau dinilai terlalu mahal atau dipandang tidak perlu, pasti akan kita koreksi,” tambahnya.
Meski begitu, ia berharap masyarakat memahami bahwa sebagian beban retribusi diperlukan untuk mendukung upaya pemerintah menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dana tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk layanan kebersihan yang lebih baik.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa retribusi yang tepat sasaran dapat membantu meningkatkan kualitas lingkungan di Kukar. Daerah yang sebelumnya kurang bersih diharapkan dapat menjadi lebih tertata melalui dukungan pembiayaan dari retribusi. (Adv)
