Faktaborneo.com – KUTAI KARTANEGARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti kinerja BPJS Kesehatan, terutama terkait wacana kenaikan iuran yang dinilai belum sejalan dengan kualitas layanan kepada masyarakat. Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Hj. Fatlon Nisa, menekankan bahwa perbaikan pelayanan harus menjadi fokus utama sebelum pemerintah membahas penyesuaian tarif.
Fatlon mengungkapkan bahwa masyarakat masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh layanan kesehatan yang memadai. Ia tidak ingin peserta BPJS merasa dirugikan karena kewajiban pembayaran iuran tidak sebanding dengan fasilitas yang diterima.
“Jika iuran dinaikkan, peningkatan mutu layanan harus jelas terlihat agar masyarakat tidak kecewa,” ujarnya, Senin (10/11/2025).
Ia juga menyoroti keterbatasan cakupan jaminan kesehatan, di mana tidak semua penyakit ditanggung oleh BPJS. Akibatnya, peserta sering kali harus menanggung biaya tambahan meski rutin membayar iuran. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.
“Kepercayaan publik bisa hilang bila layanan terbatas sementara iuran malah naik. Itu akan sangat kontraproduktif,” tegasnya.
Fatlon menilai peningkatan layanan kesehatan adalah faktor penting bagi keberlangsungan program BPJS. Tanpa perbaikan signifikan, ia khawatir masyarakat akan enggan berpartisipasi secara optimal. Karena itu, ia mendorong BPJS Kesehatan Cabang Kukar untuk lebih aktif mendengarkan keluhan masyarakat dan menjadikannya bahan evaluasi.
Ia menambahkan bahwa dengan layanan yang membaik, masyarakat akan merasa dihargai dan lebih siap berkontribusi terhadap program tersebut.
Menutup pernyataannya, Fatlon menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi pemerintah. Ia mengingatkan BPJS Kesehatan untuk tetap fokus pada misi utamanya sebagai penjamin kesejahteraan rakyat, bukan sekadar urusan iuran. (Adv)
