Faktaborneo.com, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa program pendidikan gratis bagi mahasiswa baru tidak bisa diwujudkan secara instan. Menurutnya, setiap program pemerintah membutuhkan perencanaan dan penganggaran yang sesuai mekanisme.
Ia mengatakan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap program strategis seperti Gratispol dan Jospol sangat tinggi. Namun, tanpa pengawasan dan proses bertahap, realisasi kebijakan bisa meleset dari sasaran.
“Program pemerintah tidak bisa serta-merta diwujudkan. Ada tahapan berjenjang yang harus ditempuh, dan kami hadir di DPRD untuk memastikan proses itu berjalan dengan benar,” jelas Ekti.
Ia menyampaikan bahwa program pendidikan gratis telah diproyeksikan masuk dalam skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. DPRD Kaltim, kata dia, akan mengawal ketat proses distribusi anggaran tersebut.
“Pemprov sudah menyatakan komitmennya. Tinggal bagaimana kita memastikan pengawasan dan distribusi anggaran berjalan optimal,” katanya.
Menurut Ekti, peran legislatif tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah. Komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga keberhasilan program daerah.
“Legislatif bukan hanya pengawas, tapi juga jembatan informasi. Kami pastikan suara masyarakat terus terdengar dan dijawab melalui kebijakan yang konkret,” ujar Ekti. (ADV)
