Faktaborneo.com, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur menyoroti serius peristiwa longsor yang terjadi di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Reza Fachlevi, mendesak dilakukan investigasi menyeluruh terhadap insiden tersebut, terutama terkait kemungkinan kaitannya dengan aktivitas tambang di sekitar lokasi kejadian.
Menurut Reza, keberadaan tambang yang berdekatan dengan pemukiman dan jalur jalan utama berpotensi besar memicu kerawanan bencana, termasuk longsor. Ia menilai struktur tanah yang berubah, vegetasi yang menipis, dan lemahnya pengawasan adalah kombinasi yang berbahaya bagi keselamatan warga.
“Kami mendesak agar pemerintah daerah bersama instansi terkait segera melakukan kajian komprehensif terhadap penyebab longsor ini, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan aktivitas tambang di sekitar Kelurahan Pendingin,” ujar Reza.
Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya reformulasi kebijakan tata ruang. Wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan tambang perlu ditata ulang, agar keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pembangunan.
Reza menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur pasca-longsor tak bisa dilakukan setengah hati. DPRD Kaltim, kata dia, akan terus mengawal proses ini, termasuk mendorong penerapan standar operasional ketat bagi perusahaan tambang di wilayah rawan bencana.
“Kami ingin memastikan bahwa semua aktivitas tambang memiliki standar operasional yang jelas dalam menjaga ekosistem sekitar. Jangan sampai keselamatan warga dikorbankan,” tegasnya.
Selain itu, Reza juga menyentil soal izin usaha pertambangan. Menurutnya, sejumlah izin layak dikaji ulang apabila terbukti berdampak buruk terhadap lingkungan dan keselamatan warga. Ia menegaskan komitmen DPRD dalam mengawal pemulihan pasca-bencana, sekaligus mendorong dialog cepat antara pemerintah dan masyarakat terdampak.
“DPRD Kaltim memiliki tanggung jawab dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan warga. Kami akan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada rakyat, termasuk dalam hal mitigasi bencana dan penataan industri ekstraktif agar lebih berorientasi pada kelestarian lingkungan,” katanya.
Reza berharap, koordinasi kuat antara DPRD, pemerintah, dan masyarakat bisa menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran bersama. Langkah cepat dan serius harus diambil agar bencana serupa tidak terulang.
(ADV)
