Faktaborneo.com, SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Andi Faisal Assegaf, menegaskan pentingnya mengawal janji Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai kunjungannya ke Dusun Muara Kate, Kabupaten Paser. Ia menilai kunjungan tersebut tak boleh berhenti sebagai agenda seremonial belaka.
Menurut Andi Faisal, persoalan di Muara Kate bukan sekadar konflik hukum tambang, melainkan menyangkut keadilan sosial dan keselamatan warga yang hidup berdampingan dengan aktivitas tambang yang intens.
“Kita tidak bisa membiarkan warga terus-menerus hidup dalam ketidakpastian. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan konflik ini, baik dari aspek hukum maupun regulasi pertambangan,” ujarnya.
Dalam pertemuannya dengan masyarakat, Wapres Gibran menjanjikan penyelesaian 11 kasus hukum yang masih menggantung. Ia juga berkomitmen memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak akibat aktivitas truk tambang. Namun Andi Faisal menekankan, janji tersebut harus diikuti dengan tindakan nyata.
“Janji harus diikuti dengan tindakan. Kami di DPRD Kaltim akan terus mengawal agar masyarakat Muara Kate benar-benar mendapatkan keadilan,” tambahnya.
Politisi Demokrat dari daerah pemilihan PPU dan Paser ini juga menyoroti persoalan penggunaan jalan umum sebagai jalur hauling batu bara. Ia menyebut hal ini sebagai bentuk pengabaian terhadap keselamatan dan kenyamanan warga.
“Kita harus memastikan bahwa kepentingan masyarakat tidak dikorbankan demi kepentingan industri. Regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih baik harus segera diterapkan,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap bersatu dan tidak terpecah oleh kepentingan sesaat. DPRD Kaltim, lanjutnya, berkomitmen penuh untuk mengawal penyelesaian konflik agar janji negara benar-benar dirasakan warga. (ADV)
