Faktaborneo.com, SAMARINDA – Panitia Khusus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau Pansus RPJMD DPRD Kalimantan Timur mendorong arah kebijakan tahun 2025-2029 untuk mempersempit kesenjangan pendidikan dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Dua isu krusial ini menjadi fokus utama Pansus dalam merumuskan kerangka pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan bagi Kaltim.
Ketua Pansus RPJMD, Syarifatul Syadiah, menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Kaltim. Ia menyoroti masih adanya ketimpangan signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, salah satunya terlihat dari ketiadaan Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan potret serius layanan pendidikan yang belum merata.
Syarifatul Syadiah menegaskan, “Kami ingin memastikan bahwa RPJMD Kaltim benar, terutama dalam bidang pendidikan dan ekonomi daerah.”
Pansus juga memetakan strategi baru dalam upaya peningkatan PAD. Syarifatul menilai sektor unggulan seperti perkebunan, pariwisata, dan industri kreatif harus dikelola lebih efektif. Dengan demikian, PAD diharapkan mampu menjadi penopang utama pembangunan yang berkelanjutan.
Dukungan terhadap penguatan fiskal daerah juga datang dari anggota Pansus Didik Agung Eko Wahono. Ia mengingatkan bahwa proyeksi pendapatan daerah Kaltim masih cenderung stagnan. Jika tidak ada terobosan signifikan, ketergantungan pada dana pusat akan terus berlanjut. Didik menekankan perlunya langkah konkret agar Kalimantan Timur dapat mandiri secara fiskal, mengingat potensi besar dari sektor pariwisata, industri kreatif, pertanian, dan perkebunan yang belum sepenuhnya tergali.
Didik Agung Eko Wahono mengungkapkan, “Proyeksi pendapatan terlihat stagnan. OPD dan BUMD harus lebih aktif menggali potensi PAD.”
Dana yang terkumpul dari optimalisasi PAD, lanjut Didik, akan menjadi fondasi kuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (Adv)
