Faktaborneo.com, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur menyoroti berbagai keluhan masyarakat terhadap layanan BPJS Kesehatan, khususnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, meminta BPJS segera melakukan pembenahan sistem agar layanan menjadi lebih fleksibel dan responsif.
Hal itu disampaikan Darlis dalam forum komunikasi bersama BPJS Kesehatan Wilayah VIII, yang digelar di ruang rapat Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Selasa (17/6/2025). Pertemuan ini dihadiri pula oleh Sekdaprov Kaltim, Sri Wahyuni, serta sejumlah kepala perangkat daerah dan lembaga vertikal.
Menurut Darlis, keluhan masyarakat paling banyak berkaitan dengan keterbatasan jenis obat, fasilitas rawat inap, dan keterbatasan jumlah dokter di fasilitas dasar. Selain itu, banyak pasien terpaksa menuju Instalasi Gawat Darurat (IGD) karena layanan di puskesmas atau klinik tutup di malam hari.
“Keluhan yang muncul sering kali terkait keterbatasan layanan BPJS, seperti jenis obat, fasilitas rawat inap, dan kuota dokter,” ujar Darlis.
Ia juga menyoroti lemahnya pelayanan di luar jam kerja fasilitas tingkat pertama yang seharusnya menjadi garda terdepan layanan dasar kesehatan. Situasi ini, menurutnya, harus segera direspons oleh BPJS dengan kebijakan yang lebih adaptif.
“Selain itu, pelayanan di luar jam kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama masih menjadi kendala, sehingga pasien harus ke IGD rumah sakit dalam kondisi darurat. Kita ingin BPJS lebih fleksibel dalam menangani hal ini,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan, Anurman Huda, juga mengungkap adanya penurunan cakupan Universal Health Coverage (UHC) di beberapa wilayah seperti Samarinda, Balikpapan, dan Berau. Penurunan ini berpotensi memicu pemotongan bantuan pusat dan berdampak langsung pada pembiayaan daerah.
DPRD Kaltim mendorong agar sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus berbenah agar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya dalam layanan dasar yang selama ini dikeluhkan.
(ADV)
