Faktaborneo.com – Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Ahmad Sani Husein komitmen perjuangkan kesejahteraan guru Kota Samarinda. Komisi IV DPRD Kota Samarinda sedang memperjuangkan kesejahteraan guru Kota Samarinda.
Tepatnya guru ditingkat PAUD, TK, SD, SMP dan guru sederajat lainnya. Pada tahun 2023 lalu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda menggelontorkan anggaran sebesar 14,7 Milliar untuk ini dibagikan ke 7000 guru dengan besaran Rp 700.000/ 3 bulan. Menurut Sani, besaran insentif guru Kota Samarinda dinilai terlalu kecil.
Hal tersebut berbanding lurus dari tugas dan tanggung jawab guru ditinggak dasar. Seharusnya, kata dia, insentif guru ditingkat kota haruslah sama dengan besaran insentif guru yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov).
“Saya memperjuangkan kesejahteraan guru. Minimal, kalau insentif guru di SMP ke bawah tidak bisa lebih dari Provinsi, minimal sama,” tegas Sani.
Pada dasarnya, proses pembelajaran di tingkat dasar justru lebih fital. Hal ini juga senada dengan yang disampaikan politisi PKS tersebut.
“Proses pembelajaran di tingkat SMP, SD, PAUD dan lainnya itu justru lebih berat dari tingkat di atasnya,”jelasnya.
Dengan komitmen tersebut, Sani berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Salah satunya, dengan membuka jalur komunikasi ke Pemprov Kaltim terkaot kelebihan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Prov. Kaltim, melalui Bantuan Keuangan(Bankeu).
“Kita akan coba buka jalur ke Pemprov ya untuk bisa memberikan Bankeu ke pendidikan kota Samarinda. Karena memang ada sejarahnya, kalau ada bankeu pendidikan kebawahnya,” ungkapnya.
Disamping itu, saat dikonfirmasi mengenai penggunaan APBD Kota Samarinda untuk menambah insentif guru, Sani mengatakan jika penghunaan APBD untuk menambah insentif guru, perlu disesuaikan kembali dengan kapasitas anggaran yang tersedia.
“Kalau pakai APBD Kota, itu harus di sesuaikan dengan anggarannya. Tapi ini kita coba untuk limpahkan anggaran Provinsi ke Kota. Kan Silpa Provinsi besar, kita akan coba alirkan ke Kota,” jabarnya.
Untuk itu, dengan berbagai fakta lapangan yang terjadi, kesejahteraan guru Kota samarinda akan diperjuangkan Sani dan Komisi IV DPRD Kota Samarinda sampai berhasil.
“Jauh sekali perbedaan intensif antara guru tingkat Provinsi dengan Kota. Di provinsi itu intensif sampai 3-4 Juta, sedangkan Kota, hanya 700 ribu. Jadi kita akan perjuangkan semaksimal mungkin,” tandasnya. (ADV DPRD Samarinda)
