Faktaborneo.com – SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda lakukan RDP dengan Dinas Sosial Kota Samarinda.
RDP tersebut dilaksanakan di Lt
4 Gedung DPRD Kota Samarinda, tepatnya ruangan rapat bersama Komisi IV. Senin, (18/03/24).
RDP dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut atas aspirasi organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Samarinda.
Berdasarkan hasil RDP bersama dengan Dinsos Samarinda, Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda mengatakan jika secara menyeluruh, Dinas Sosial telah melaksanakan program-program percepatan penaganan kemiskinan ekstrim di Kota Samarinda.
“Kami sudah menyampaikan, di Samarinda ada tim percepatan penanganan kemiskinan ekstrim. Diketuai wakil wali kota Samarinda,” ucap Sri Puji Astuti, Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda.
Tim percepatan penanganan kemiskinan ekstrim tersebut, lanjutnya, dilaksanakan bersama dengan Organisasi Perangkat daerah (OPD) lainnya di Kota Samarinda.
“Tidak hanya di lakukan oleh Dinsos, ada 10 OPD seperti Disperkim, Dinsos, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pendidikan dan OPD lainnya. Mereka bersama-sama melakukan pengentasan kemiskinan,” jelasnya.
Diketahui, berdasarkan wawancara yang dilakukan awak media kepada Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinsa, anggaran yang digelontorkan untuk penanganan kemiskinan di Kota Samarinda dianggarkan sebesar 5,3 Trilliun.
“Kemiskinan ekstrim ada 2 data, dari Dinsos dan dari PMK. Kalo dari Kemensos (Kementerian Sosial) ada kategori desil 1, desil 2 dan desil 3, yaitu rentan miskin, miskin dan sangat miskin. Terkait dengan data, data awalnya ada 44 ribu jiwa,” terangnya.
Berdasarkan pemaparan Puji, ia mengatakan jika terdapat 9. 000 jiwa yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim.
“Setelah di verifikasi dan validasi kembali, sekarang tinggal 1. 232 jiwa,” ungkapnya.
Dalam sesi wawancara, politikus Demokrat tersebut memaparkan data yang diperoleh berdasarkan program terlaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda untuk mengentaskan angka kemiskinan.
Pertama, Disdikbud Kota Samarinda melakukan pemberian bantuan personal dan perlengkapan pendidikan miskin sebanyak 1. 679 siswa.
Selain itu, sebanyak 82 rumah ikut dalam program bedah rumah, dan dibantu oleh Perusahaan Air Minum Daerah (Perumda) terkait dengan subsidi air bersih.
“Lalu ada 1.770 jiwa masuk penerima bantuan iuran (PBI) daerah untuk BPJS kesehatannya,” lanjutnya.
Tidak hanya berhenti disitu Pemerintah Kota Samarinda melalui OPD terkait juga memberikan bantuan sembako kepada 75 Kepala Keluarga (KK).
“Ada juga yang kita tunggu, yakni sebanyak 1.329 keluarga akan mendapatkan bantuan sebanyak Rp 300. 000 per bulan, selama 10 bulan, ini dianggarkan di tahun 2024, akan diluncurkan di bulan Mei,” sebutnya.
Untuk itu, ia berharap agar masyarakat dapat mendukung program Pemerintah Kota Samarinda dalam melakukan pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. (ADV DPRD Samarinda)
