Search
Close this search box.

Rabu, 4 Desember 2024

Prof Elvi: Dinasti Politik Harus Diukur dari Demokrasi Substansial, Bukan Prosedur Formal

Faktaborneo.com – SAMARINDA – Kandidat Gubernur Kaltim nomor urut 2, Rudy Mas’ud, menghadapi sorotan publik terkait isu dinasti politik, terutama karena beberapa saudaranya memegang jabatan politik penting di Kaltim. Kakaknya, Rahmad Mas’ud, saat ini maju kembali sebagai calon Wali Kota Balikpapan, setelah menjabat sejak 2019. Sementara itu, dua saudara lainnya, Hasanuddin Mas’ud atau yang kerap disapa Hamas dan Syahariah Mas’ud, menjabat sebagai anggota legislatif di Kaltim, di mana Hasanuddin kini memimpin sebagai Ketua DPRD Kaltim.

Baca juga  Dukungan Dr. Sudirman untuk Pendidikan Gratis Paslon 2: CSR dan Optimalisasi Anggaran Jadi Kunci

Dalam video yang tersebar di WhatsApp, Rudy menegaskan bahwa politik Indonesia bersifat demokratis, bukan monarki. “Posisi kami dipilih rakyat, bukan ditunjuk. Jadi yang menentukan adalah rakyat,” ujarnya. Ia menilai dirinya terpilih berkat kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas yang ia miliki.

Sementara itu, Prof Elvi menekankan bahwa penilaian mengenai dinasti politik seharusnya dilakukan dengan demokrasi substansial, bukan prosedural. “Jika ingin menilai dinasti politik, gunakanlah pendekatan demokrasi substansial. Jangan hanya melalui prosedur, karena hasilnya pasti benar. Namun, jika dilihat dari demokrasi substansial, belum tentu,” ujar Prof Elvi.

Baca juga  Dukungan Masyarakat Meluas, Paslon Rudy Mas’ud-Seno Aji Usung Program Gratis Kesehatan dan Pendidikan Hingga S3 di Kaltim

Menanggapi calon dari keluarga yang sama dengan kapabilitas yang diakui, Prof Elvi menambahkan bahwa penentu utama dalam pemilu adalah elektabilitas, bukan kompetensi.

Bagikan

Facebook
Twitter
WhatsApp
Print

Berita terupdate ada juga di Benuanta dan Prolog.co.id