Faktaborneo.com – SAMARINDA – Suara penolakan terhadap kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) kembali menggema di Kalimantan Timur. Puluhan warga dari berbagai elemen masyarakat mendirikan posko tenda protes di Teras Samarinda, tepat di depan Kantor Gubernur Kaltim. Aksi ini akan berlangsung selama tiga hari dan diisi dengan mimbar bebas orasi dari berbagai tokoh masyarakat.
Ketua Presidium Forum Aksi Rakyat Kaltim, Vendy Meru, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap pemerintah pusat yang belum menanggapi tuntutan mereka.
“Sejak 16 Oktober kami sudah menyampaikan aspirasi, tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Kami kecewa, karena Kaltim sudah terlalu lama dianaktirikan,” tegas Vendy.
Dalam orasinya, Vendy menegaskan bahwa Kalimantan Timur telah menyumbang devisa ratusan triliun rupiah pada tahun 2024, terutama dari sektor batu bara dan migas. Namun, kondisi pembangunan di daerah ini masih jauh dari harapan.
“Coba lihat Bandara APT Pranoto, katanya internasional, tapi rumputnya setinggi lutut. Jalanan juga banyak rusak. Di mana keadilan untuk Kaltim?” ujarnya lantang.
Aksi damai ini juga dihadiri tokoh adat, mahasiswa, dan perwakilan berbagai organisasi masyarakat. Ketua Umum DAD Kaltim, Victor Yuan, turut berorasi dengan penuh semangat.
“Kalau dulu pahlawan berjuang merebut kemerdekaan, hari ini kita berjuang merebut kembali hak daerah kita yang diambil pusat,” katanya.
Posko tenda di Taman Samarendah menjadi simbol perlawanan masyarakat Kaltim terhadap ketidakadilan fiskal. Massa juga membawa jaket pelampung sebagai simbol ancaman akan menutup jalur transportasi batu bara di Sungai Mahakam, jika tuntutan mereka terus diabaikan.
“Kami tidak ingin berkonflik, tapi kalau tidak ada respons, jalur batu bara akan kami tutup. Itu satu-satunya cara agar suara kami didengar,” tambah Vendy.
Aksi ini diklaim murni aspirasi rakyat, tanpa kepentingan politik. Semua peserta berasal dari berbagai suku, agama, dan golongan yang bersatu menuntut keadilan bagi hasil sumber daya alam Kaltim.
“Kami yakin Presiden Prabowo akan mendengar dan meninjau ulang kebijakan Menteri Keuangan,” harap Victor.
Posko aksi ini akan berlangsung hingga 13 November 2025, dan menjadi simbol bahwa suara rakyat Kaltim tidak bisa lagi diabaikan. Jika pemerintah pusat tetap diam, Forum Fraksi Kaltim siap melangkah ke tahap berikutnya — menutup Sungai Mahakam, jalur utama pengiriman batu bara yang selama ini menjadi sumber devisa besar bagi negara.
