SAMARINDA — Faktaborneo.com – DPRD Kota Samarinda tengah memproses Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan HIV/AIDS, menyusul meningkatnya jumlah kasus, terutama di wilayah perbatasan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menjelaskan bahwa regulasi yang ada, seperti Perda HIV/AIDS tahun 2009, belum berjalan efektif karena kurang menjawab kebutuhan di lapangan. “Raperda ini merupakan inisiatif Komisi IV untuk menutup kekurangan dari aturan yang sudah ada,” ujarnya.
Meski terdapat payung hukum nasional seperti undang-undang dan peraturan presiden, ia menilai implementasi di daerah masih terhambat oleh minimnya dukungan anggaran. Banyak organisasi masyarakat sudah aktif melakukan edukasi dan pencegahan, namun terbatas oleh dana yang tersedia.
Sri Puji juga menyoroti kurangnya fasilitas layanan kesehatan, khususnya ruang isolasi. Ia mencontohkan RSUD Samarinda yang hanya memiliki lima tempat tidur isolasi, padahal angka kasus terus meningkat, terutama di wilayah utara dan perbatasan yang sering menerima pendatang dari daerah endemis seperti Sulawesi, Madura, dan Banjarmasin.
Selain ketersediaan obat yang belum memadai, ia menekankan perlunya perhatian khusus untuk kasus TB resisten, TB laten, dan TB pada anak.
Penyebaran HIV/AIDS juga menjadi perhatian. Pasca penutupan lokalisasi, kasus justru bergeser ke tempat hiburan malam dan rumah kos yang sulit diawasi.
“Penyebarannya kini lebih sulit dikendalikan, ini harus menjadi fokus kebijakan ke depan,” tegasnya.
Raperda ini juga akan memuat perlindungan hak-hak penyintas, mengingat masih banyak penderita yang mengalami diskriminasi di dunia kerja maupun layanan publik. “Kami ingin memastikan semua warga, termasuk penyintas TBC dan HIV/AIDS, mendapat perlakuan yang adil tanpa diskriminasi,” pungkasnya. (ADV)
