SAMARINDA – Faktaborneo.com – Pemerintah Kota Samarinda resmi mengaktifkan layanan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025. Masyarakat dapat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran melalui berbagai saluran, termasuk WhatsApp dan posko fisik.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk menjamin proses penerimaan siswa berlangsung transparan, adil, dan bebas dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Kami ingin masyarakat turut mengawasi jalannya proses SPMB. Namun, setiap laporan harus dilengkapi dengan bukti yang sah, bukan sekadar asumsi atau informasi palsu,” tegas Andi Harun dalam konferensi pers di Balai Kota, Senin (02/06/2025).
Berikut kanal resmi pengaduan SPMB Kota Samarinda:
• WhatsApp: 0852-4646-3799 (khusus pengaduan SPMB dan wajib menyertakan bukti)
• Website: inspektoratsamarindakota.go.id
• Facebook: New Inspektorat Samarinda
• Instagram: @inspektoratsamarinda
• Posko Fisik: Lantai 1 Gedung Inspektorat Kota Samarinda, Jl. Dahlia No. 9, RT 4, Samarinda Kota.
Wali Kota menjelaskan bahwa laporan yang memiliki dasar kuat akan segera ditindaklanjuti oleh Tim Pengawas SPMB yang telah dibentuk berdasarkan SK Wali Kota Nomor 700-05/233/HK-ks/5/2025.
“Tidak ada toleransi terhadap kecurangan. Siapa pun yang terbukti melanggar, baik pegawai negeri maupun non-ASN, akan dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.
Tim pengawas ini terdiri dari 27 personel dari berbagai instansi, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan perwakilan perangkat daerah. Mereka akan bertugas selama masa penerimaan siswa baru hingga akhir Agustus 2025.
Wali Kota juga mengingatkan agar peran komite sekolah tidak disalahgunakan dalam proses seleksi dan penerimaan siswa.
“Kami ingin SPMB di Samarinda benar-benar mencerminkan keadilan dan tanggung jawab. Ini bukan sekadar slogan, tapi harus dibuktikan lewat aksi nyata,” pungkasnya. (ADV)
