Faktaborneo.com – KUTAI KARTANEGARA -Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menempatkan pembangunan jalan dan jembatan sebagai salah satu prioritas utama guna meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, kondisi geografis Kukar yang luas dan dipisahkan oleh banyak sungai kecil serta kawasan rawa membuat pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan biaya besar dan kerja sama dari berbagai tingkatan pemerintahan.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur strategis tidak boleh hanya bergantung pada APBD. Menurutnya, perlu ada skema gotong royong antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat agar beban anggaran tidak terlalu berat di tingkat daerah.
“Jika pembangunan jalan dan jembatan dilakukan secara gotong royong melalui dukungan APBN dan pemerintah provinsi, maka Kukar tidak akan terlalu terbebani, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran,” ujar Yani.
Ia menjelaskan bahwa kerja sama tersebut memungkinkan pemerintah daerah memaksimalkan anggaran untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
“Pembangunan wilayah memerlukan sinergi. Pemerintah Provinsi Kaltim maupun pemerintah pusat juga berkepentingan, karena Kukar merupakan daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN),” tambahnya.
Yani mencontohkan proyek besar seperti pembangunan Jembatan Sebulu dan peningkatan jalan menuju kawasan IKN. Proyek-proyek berskala besar seperti ini membutuhkan biaya yang sangat besar dan memiliki dampak lintas kepentingan, sehingga perlu didukung pendanaan bersama agar tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas Kabupaten Kukar lainnya.
“Jika seluruh proyek besar ditanggung sepenuhnya oleh daerah, tentu akan menghambat program-program lain. Itu sebabnya dukungan provinsi dan pusat sangat diperlukan,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD Kukar akan terus memainkan peran dalam memastikan sinkronisasi kebijakan dan komunikasi antarpemerintah, baik melalui koordinasi dengan OPD maupun melalui konsultasi ke kementerian terkait.
“Kami di DPRD berusaha memastikan pemerintah daerah tetap mengakomodasi aspirasi masyarakat, termasuk percepatan pembangunan jalan dan jembatan. Semua ini memerlukan dukungan lintas sektor,” pungkasnya. (Adv)
