Faktaborneo.com, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur merespons cepat aksi damai warga Mahakam Ulu (Mahulu) dengan sebuah janji tegas. Pimpinan dan anggota dewan berkomitmen untuk menjadikan kabupaten termuda di Kaltim itu sebagai prioritas utama dalam pembahasan anggaran perubahan tahun 2026.
Janji tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, saat menerima perwakilan massa aksi. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak boleh lagi membiarkan Mahulu tertinggal dalam pembangunan, terutama dalam hal infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas umum.
“Pemerintah daerah tidak boleh membiarkan Mahulu tertinggal. Segera bangun infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum. Kesehatan di sana masih sangat kurang,” kata Hasanuddin.
Penegasan serupa datang dari Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin. Ia secara spesifik menyatakan bahwa dari total anggaran provinsi yang mencapai triliunan rupiah, Mahulu akan mendapatkan perhatian khusus untuk mengejar ketertinggalan pembangunannya.
“Dari sekian triliun anggaran provinsi, Mahakam Ulu akan kita prioritaskan,” tegasnya.
Komitmen dari legislatif ini menjadi jawaban atas tuntutan warga Mahulu yang sebelumnya menggelar aksi damai, menyuarakan keluhan atas minimnya pembangunan jalan, listrik, air bersih, hingga fasilitas Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
(ADV)
