Faktaborneo.com, SAMARINDA – Krisis daya tampung sekolah menengah atas di Kutai Timur kembali mencuat. Dalam kunjungan kerja Komisi D DPRD Kutim ke Komisi IV DPRD Kaltim pada Kamis (10/7/2025), terungkap bahwa sekitar 500 lulusan SMP di Sangatta Selatan tidak dapat melanjutkan ke SMA negeri akibat keterbatasan kapasitas.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menyebut kondisi tersebut sangat memprihatinkan. Ia menegaskan perlunya langkah cepat dan terkoordinasi untuk mengatasi persoalan pendidikan yang semakin mendesak ini.
“Kami siap memfasilitasi koordinasi lebih lanjut agar proses ini tak berlarut. Gedung dan lahan harus disiapkan sekarang, karena kebutuhan sudah sangat mendesak,” tegas Agus.
Pemerintah Kabupaten Kutim turut melaporkan bahwa wilayah Bengalon saat ini hanya memiliki empat SMP aktif. Sementara itu, banyak kecamatan lainnya juga kekurangan ruang kelas baru (RKB), terutama di Sangatta Utara dan Sangatta Selatan.
Agus mengatakan DPRD Kaltim telah mendorong agar Pemkab Kutim rutin menyurati Dinas Pendidikan Kaltim untuk meminta penambahan gedung dan percepatan hibah lahan. Ia menilai langkah itu perlu dilakukan agar pembangunan unit sekolah baru bisa masuk dalam perencanaan provinsi.
Selain soal infrastruktur, DPRD Kutim juga mengungkapkan belum jelasnya teknis pelaksanaan program Gratispol dari Pemprov Kaltim. Agus menilai ketidakjelasan skema bantuan pendidikan ini berisiko menimbulkan salah persepsi di kalangan sekolah dan orang tua.
“Program gratis itu bagus, tapi teknisnya jangan abu-abu. Harus jelas sejak awal,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya pemetaan kebutuhan pendidikan setiap tahun agar pembangunan tidak hanya bersifat reaktif. DPRD juga menyambut baik wacana perekrutan guru ahli untuk menjawab kekurangan tenaga pengajar di daerah-daerah terpencil.
(ADV)
